Jakarta, Cyebernews – Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026). Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan sejumlah persoalan serius terkait kebersihan, tata kelola dapur, hingga standar kesehatan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dudung, Program MBG harus dikawal secara ketat agar berjalan cepat, aman, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia. Ia menegaskan, salah satu faktor penting dalam keberhasilan program tersebut adalah kelayakan dapur tempat pengolahan makanan.
“Kebersihan menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Sertifikat dan verifikasi dapur tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus dipastikan kondisi di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujar Dudung saat meninjau lokasi.
Dalam sidak tersebut, ditemukan berbagai kondisi yang dinilai tidak layak, di antaranya area dapur yang kotor, adanya belatung, pallet yang tidak memenuhi standar kesehatan, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, hingga area dapur kering dan penyimpanan bahan basah yang masih bercampur.
Dudung menegaskan, pemisahan antara area bersih dan area kotor merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Karena itu, Kantor Staf Presiden (KSP) akan segera melakukan audit cepat dan verifikasi nasional terhadap seluruh dapur SPPG.
“Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional,” tegasnya.
Ia juga meminta dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera melakukan perbaikan. Jika tidak mampu memperbaiki dalam waktu dekat, Dudung meminta Badan Gizi Nasional untuk menutup sementara dapur yang bermasalah.
“Dua dapur yang saya sidak hari ini tidak layak. Faktor kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional terkait berbagai temuan di lapangan. Ia juga mendorong penghentian sementara operasional dapur SPPG yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kebersihan.
Lebih lanjut, Dudung menegaskan bahwa Program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, pelaksanaan program tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga harus memastikan kualitas gizi dan kesehatan makanan yang diterima masyarakat.
“Kalau hanya mengejar target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting adalah nilai gizi dan kesehatannya,” ungkapnya.
Selain itu, Dudung mengingatkan bahwa anggaran Program MBG berasal dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia menegaskan seluruh pihak, termasuk yayasan pengelola, pemerintah daerah, dan pengelola SPPG, tidak boleh menjadikan program tersebut sebagai ladang keuntungan yang berlebihan hingga mengorbankan kualitas makanan.
“Kalau ada keuntungan itu wajar, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Dudung.
Terkait pengawasan, KSP juga meminta masyarakat dan perangkat wilayah seperti RT dan RW ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Redaksi
