Cyebernews.com FORWARA Jawa Barat menyoroti rencana program digital desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bogor yang dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran berkedok digitalisasi pelayanan publik. Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua FORWARA Jawa Barat, Santo, yang meminta Bupati Bogor segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Menurut Santo, mayoritas desa di Kabupaten Bogor saat ini telah memiliki portal desa dan sistem publikasi digital yang sebelumnya dibangun melalui program pemerintah daerah. Karena itu, rencana pengadaan program digital baru dianggap tidak memiliki urgensi yang jelas dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih anggaran.
“Sebagian besar desa sudah memiliki portal desa. Maka perlu dipertanyakan urgensi program digital baru tahun 2026. Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek anggaran tanpa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Santo.
FORWARA Jabar menilai alasan peningkatan pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalokasikan anggaran besar. Berdasarkan ketentuan pelayanan publik, pelaksanaan SKM dapat dilakukan dengan metode sederhana seperti formulir manual, kotak saran, wawancara langsung hingga memanfaatkan website desa yang sudah tersedia.
Selain itu, FORWARA juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan program digitalisasi desa apabila tidak dilakukan pengawasan ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Program tersebut dikhawatirkan hanya menguntungkan pihak tertentu, sementara manfaatnya bagi masyarakat desa belum tentu optimal.
FORWARA Jawa Barat meminta DPRD Kabupaten Bogor, aparat pengawas internal pemerintah, serta aparat penegak hukum turut mengawasi rencana anggaran digitalisasi desa tahun 2026 agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan dugaan penyimpangan anggaran.
Di akhir pernyataannya, Santo mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor lebih fokus mengevaluasi efektivitas portal desa yang sudah ada sebelum meluncurkan program baru. Menurutnya, digitalisasi harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelayanan masyarakat, bukan sekadar formalitas program.
[ Team ]
