Cyebernews.com, Bogor — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan segera merealisasikan pembebasan lahan untuk pembangunan jalur khusus angkutan tambang. Kebijakan ini menjadi solusi nyata dan berkelanjutan guna menjawab keresahan masyarakat Bogor Barat akibat dampak aktivitas kendaraan tambang.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bogor saat menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan masyarakat serta pendemo dari sejumlah kecamatan, yakni Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin, di Kantor Kecamatan Cigudeg, Senin (12/1/2026).
Dalam pertemuan itu, aspirasi utama masyarakat terkait pembangunan jalan khusus angkutan tambang akhirnya menemukan titik terang. Rudy Susmanto memastikan bahwa pembebasan lahan jalur tambang telah dianggarkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2026.
Menurut Rudy, pembangunan jalur khusus tambang bertujuan untuk memisahkan lalu lintas kendaraan berat dari kawasan permukiman warga demi meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta ketenangan masyarakat.
“Pembebasan lahan jalur khusus tambang sudah masuk dalam perencanaan dan akan dibiayai melalui APBD 2026. Ini akan segera kami laksanakan sebagai solusi jangka panjang,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pembebasan lahan akan dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, serta memperhatikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjut Rudy, terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, tokoh lokal, dan pelaku usaha agar kebijakan yang diambil dapat berjalan adil dan berkelanjutan.
“Sejak beberapa bulan terakhir kami terus berkomunikasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait operasional tambang di wilayah Bogor Barat. Alhamdulillah, respons dari Bapak Gubernur Jawa Barat sangat baik dan konstruktif,” ujarnya.
Rudy menambahkan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui aksi penyampaian pendapat, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bogor dan langsung dikomunikasikan secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penulis: Red
