Cyebernews.com, Bogor - Akhir tahun 2025 menjadi cermin keras bagi wajah Pemerintahan Kabupaten Bogor.
Di satu sisi, pembangunan fisik tampak masif dan merata di berbagai penjuru daerah. Jalan, gedung, serta proyek infrastruktur berdiri seolah menjadi etalase keberhasilan kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Namun di balik beton dan aspal yang dipamerkan, Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menilai terdapat persoalan serius yang sengaja diredam. Menurutnya, sebelum proyek-proyek tersebut berjalan, terdapat mekanisme yang sarat tarik-menarik kepentingan dan sempat menjadi sorotan para aktivis beberapa bulan lalu.
“Secara fisik memang terlihat pembangunan di mana-mana. Tapi publik jangan dibuat lupa. Sebelum semua itu berjalan, mekanismenya sempat kacau dan menjadi persoalan besar. Ini bukan asumsi, ini fakta yang ramai diberitakan,” tegas Rizwan.
Ia menilai euforia pembangunan kerap dijadikan tameng untuk menutupi persoalan tata kelola. Padahal, mekanisme yang bermasalah sejak awal berpotensi melahirkan praktik-praktik tidak sehat yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Kalau mekanisme sejak awal sudah bermasalah, pembangunan sehebat apa pun hanya menjadi kosmetik kekuasaan,” ujarnya.
Tak hanya soal pembangunan, Rizwan juga mengkritik keras sikap pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Viral-nya pemecatan ASN akibat dugaan perselingkuhan, menurutnya, membuka tabir ketimpangan penegakan sanksi di tubuh birokrasi.
“Jangan hanya ASN yang jauh dari lingkar kekuasaan yang dikorbankan. Kalau ada ASN yang diduga melakukan pelanggaran serupa tetapi posisinya dekat dengan pusat kekuasaan atau petinggi birokrasi, kenapa seolah kebal sanksi? Ini sudah menjadi rahasia umum dan pergunjingan di masyarakat,” ujar Rizwan dengan nada keras.
Ia bahkan mempertanyakan apakah kondisi tersebut merupakan pesan tersirat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor kepada ASN di lingkup pemerintah daerah. Menurutnya, penegakan disiplin yang tebang pilih justru memperkuat stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.
“Kalau sanksi hanya berlaku untuk yang lemah, maka itu bukan penegakan disiplin, melainkan sandiwara moral,” sindirnya.
Rizwan menegaskan, refleksi akhir tahun seharusnya menjadi momentum bersih-bersih birokrasi, bukan sekadar panggung pencitraan. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor berani membuka kembali persoalan mekanisme pembangunan serta menegakkan aturan secara adil di internal birokrasi.
“Pembangunan fisik tidak akan berarti apa-apa jika integritas runtuh. Kekuasaan harus berhenti melindungi pelanggaran. Siapa pun pelakunya, baik yang dekat maupun jauh dari kekuasaan, harus disanksi setegas-tegasnya,” pungkasnya.
Ia menutup dengan peringatan, apabila ketidakadilan dan persoalan mekanisme terus dibiarkan, maka pembangunan yang hari ini dipuji dapat berubah menjadi bom waktu bagi kepercayaan publik.
(Red)
