Kota Bogor, Cyebernews.com – Gelombang pernyataan kekecewaan yang mengatasnamakan pegawai terkait rekomendasi direksi PERUMDA Tirta Pakuan menuai beragam respons dari publik. Di tengah dinamika tersebut, sejumlah elemen masyarakat justru menyatakan dukungan penuh kepada Wali Kota Bogor dan Panitia Seleksi (Pansel) agar tetap tegak menjaga independensi serta objektivitas proses seleksi tanpa intervensi politik dari pihak mana pun.
Dukungan ini menguat seiring munculnya pertanyaan mendasar di ruang publik: apabila sejak awal benar terjadi kegaduhan dan intimidasi sebagaimana diklaim, mengapa sikap resmi baru disampaikan setelah rekomendasi nama direksi diumumkan?
Sebelumnya, pihak yang mengatasnamakan pegawai menyatakan memilih untuk “tidak bereaksi demi menjaga kondusifitas”. Namun, reaksi keras justru mencuat pasca hasil rekomendasi diumumkan. Pola ini memunculkan dugaan bahwa dinamika yang terjadi bukan semata soal menjaga stabilitas internal, melainkan bentuk kekecewaan atas tidak terakomodirnya calon tertentu.
Sejumlah pengamat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menilai pentingnya membedakan secara tegas antara aspirasi murni pegawai dan manuver kepentingan kelompok. Narasi “kondusifitas” tidak boleh dijadikan alat retoris untuk memberi tekanan moral maupun opini publik kepada kepala daerah dalam mengambil keputusan strategis.
Proses seleksi direksi BUMD sendiri pada prinsipnya telah melalui tahapan administrasi, uji kompetensi, hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Rekomendasi akhir merupakan bagian dari diskresi kepala daerah yang berbasis pada hasil seleksi serta pertimbangan keberlanjutan bisnis dan tata kelola perusahaan.
Jika setiap hasil seleksi yang tidak sesuai ekspektasi kelompok tertentu kemudian dibalas dengan tekanan opini, maka integritas sistem seleksi profesional berpotensi terancam. Hal ini dinilai dapat menjadi preseden kurang baik bagi tata kelola BUMD ke depan.
Dukungan kepada Wali Kota dan Pansel juga disertai dorongan agar momentum ini dijadikan titik awal reformasi internal perusahaan. Apabila benar terdapat indikasi mobilisasi kekecewaan yang digerakkan demi kepentingan tertentu, maka hal tersebut bukan hanya mencoreng nama baik perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas operasional dan perputaran bisnis.
Sebagai BUMD air minum yang selama ini dikenal memiliki reputasi baik di Jawa Barat, stabilitas manajemen dan profesionalisme harus menjadi prioritas utama. Reformasi manajemen sumber daya manusia, penegakan disiplin organisasi, serta penataan budaya kerja berbasis merit system dinilai penting guna mencegah konflik kepentingan berulang.
Publik berharap Wali Kota dan Pansel tetap konsisten pada prinsip objektivitas dan transparansi. Tekanan opini yang muncul setelah hasil rekomendasi diumumkan tidak boleh menggeser substansi seleksi yang telah berjalan sesuai mekanisme.
Proses seleksi direksi bukanlah ajang kontestasi politik internal, melainkan mekanisme profesional untuk memastikan figur yang terpilih mampu menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kinerja keuangan perusahaan demi kepentingan masyarakat Kota Bogor.
Dinamika yang terjadi saat ini menjadi pengingat bahwa reformasi tata kelola BUMD tidak bisa ditawar. Di atas segala kepentingan, yang harus dijaga adalah marwah perusahaan, kepercayaan publik, serta keberlangsungan bisnis dalam memberikan pelayanan air bersih yang optimal bagi warga.
Informasi ini dihimpun dari berbagai narasumber, di antaranya Verga Aziz (Ketua Mapancas), Iqbal (Ketua Pemuda LIRA), Fathan (Ketua Garuda KPP RI), serta Beni Sitepu (Ketua KPP Bogor Raya). ( Red )
