Cyebernews.com, Bandung – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI versi Saad Budiman Lubis yang digelar pada Kamis, 12 Februari 2026 di Grand Hotel Arjuna, Ciumbuleuit, Kota Bandung, menuai sorotan dan kritik dari sejumlah elemen kepemudaan di Jawa Barat.
Sejumlah pihak menilai, pelaksanaan Musda tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dalam AD/ART KNPI disebutkan bahwa peserta Musda seharusnya terdiri dari Organisasi Kepemudaan (OKP) tingkat Provinsi Jawa Barat, DPD KNPI kabupaten/kota se-Jawa Barat, DPD KNPI Jawa Barat demisioner, serta perwakilan DPP KNPI.
Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan sejumlah pihak, forum Musda tersebut disebut hanya dihadiri oleh calon pengurus yang sebelumnya telah dipersiapkan.
Hal ini terlihat saat prosesi pelantikan berlangsung, di mana hampir seluruh peserta langsung maju ke depan, sehingga kursi peserta tampak kosong. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikasi lemahnya legitimasi dan legalitas forum Musda.
Selain itu, kredibilitas Fuad Asyfakurahman sebagai ketua terpilih juga turut dipertanyakan. Pasalnya, ia sebelumnya diketahui menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor versi KNPI Ryano yang telah diberhentikan. Sejumlah pihak menilai proses verifikasi dan persyaratan kelayakan calon ketua yang seharusnya ditempuh oleh panitia Musda diduga tidak dijalankan secara maksimal.
Tak hanya itu, absennya perwakilan pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan tersebut juga menjadi sorotan. Ketidakhadiran unsur pemerintah daerah dinilai semakin memperkuat anggapan bahwa pelaksanaan Musda tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Ketua Rumah Kita dan Aliansi Pinggiran bersama Koordinator Pemuda Muslimin Wilayah Jawa, Ketua PKP3KI Jawa Barat, serta Ketua Angkatan Muda Demokrat Jawa Barat. Mereka mendesak agar pelaksanaan Musda KNPI di Jawa Barat dilakukan secara konstitusional, transparan, serta sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak panitia Musda maupun dari ketua terpilih terkait berbagai kritik dan tudingan tersebut. ( Erwin Kevin )
